Pengertian Desa Menurut UU Beserta Penjelasannya Lengkap

Posted on

 Pengertian Desa Menurut UU Beserta Penjelasannya Lengkap

Tentang Pemerintahan di Desa

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa berdasarkan undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui danatau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau kota. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Pengertian Desa Menurut UU Beserta Penjelasannya

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi ash, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dan pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dan desa itu sendiri.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Kepala Desa dipilih (Kades) dipilih langsung oleh dan berasal dan penduduk desa warga negara Republik Indoensia yang memenuhi syarat. Tata cara pemilihan Kades ini berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) masing-masing namun tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku. Calon Kades yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilkades (Pemilihan Kepala Desa), yang kemudian dapat ditetapkan sebagai Kades.

READ  6 Teori Perkembangan Bentuk Muka Bumi dan Jenis Batasnya Lengkap

Menurut UU 32 Tahun 2004, masa jabatan Kades 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Kades terpilih dilantik oleh bupati atau walikota paling lambat 30 hari setelah pemilihan. Tugas dan kewajiban Kades dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dengan Perda berdasarkan PP yang berlaku.

Tentang Badan Perwakilan Desa (BPD), di dalam penjelasan UU 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa BPD berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kades, menampung dan salurkan aspirasi masyarakat. Keanggotaan BPD terdiri dan wakil-wakil dan penduduk desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD dipimpin dan dan oleh anggota. Masa jabatan Ketua BPD adalah 6 tahun dan dapat dipilih 1 kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota ketua/pimpinan BPD ini diatur dalam Perda yang berpedoman PP.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa.

Baca Juga :