Hubungan Agama dan Politik di Era Wali Songo

Para ahli sejarah sependapat bahwa penyebar Islam di Pulau Jawa adalah para Wali Songo. Mereka tidak hanya memiliki otoritas dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang politik dan pemerintahan. Bahkan seringkali seorang raja seakan-akan baru sah sebagai raja jikalau ia sudah dakui dan diberkahi oleh Wali Songo.

Dalam catatan sejarah penyebaran agama Islam, Islam telah tersebar di pulau Jawa, paling tidak semenjak Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak yang bergelar Syaikh Awal Al-Islam diutus sebagai juru dakwah oleh Sultan Zainal Abidin Bahiyah Syah (1349-1406) ke Gresik. Simak juga Melacak Perkembangan Tradisi Islam Nusantara


Dalam percaturan politik, Islam mulai memposisikan diri ketika melemahnya kekuasaan Majapahit yang memberi peluang kepada penguasa Islam di pesisir untuk membangun pusat-pusat kekuasaan yang independen.

Di bawah pimpinan Sunan Ampel, Wali Songo bersepakat untuk mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama Kerajaan Islam Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raden Patah dibantu oleh para ulama dan Wali Songo, terutama dalam masalah-masalah keagamaan. Kerajaan Demak berlangsung kira-kira abad ke 15 dan abad ke16. Di samping itu, berdiri pula kerajaaan Mataram, Cirebon, dan Banten.

Dalam mendirikan kerajaan Islam tersebut, peranan Wali Songo sangat besar. Di samping kekuasaan politik Islam yang memberi kontribusi besar terhadap perkembangannya, agama Islam yang didakwahkan para wali dengan jalan damai telah hidup dan berkembang di masyarakat, memberi dorongan kepada penguasa non-muslim untuk memeluknya.

Berdasarkan pada catatan sejarah di atas, dapat diketahui bahwa ada hubungan yang harmonis antara agama dan politik di era wali songo. Saat itu, ulama' yang diwakili oleh para wali, memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan penguasa. Dengan masuknya wali songo ke ranah politik, maka semakin kuat legitimasinya dalam menyebarkan islam kepada rakyat jelata. Dengan keberhasilan wali songo mengislamkan raja-raja dan para penguasa di tanah Jawa, rakyat jelata pun ikut berbondong-bondong memeluk islam mengikuti jalan yang ditempuh oleh sang raja.

Ini sekaligus membuktikan bahwa untuk membangun peradaban islam, tidak harus dengan mendirikan negara islam dengan sistem khilafah yang menganut penguasa tunggal. Sebab yang lebih penting adalah substansi, bukan institusi. Sama seperti Pancasila yang secara substansial berisi nilai-nilai islam di dalamnya.

Referensi: Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2008) 196-197.
Wikipendidikan
Back To Top